SBY Bingung

Oleh.Razakisme Egaliter

Berawal dari berita. Saya membaca dari media internet pernyataan president Sosilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) saat buka puasa bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),Rabu 24 juli 2013 yang mangatakan bahwa “Masyarakat jangan sekali mengaharapkan negara sebagai polisi dan itu harus dihindari”.Kira-kira demikian.

Lantas pertanyaanya,Apa yang terjadi jika negara tidak diharapkan sebagai polisi?
Padahal negara itu ada karena sangat dibutuhkan oleh rakyat untuk menjaga keamanan,kenyamanan,ketertiban dan kesejahteraan rakyatnya dengan segala tugas,kekuasaan dan kewenangan yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.Itulah mandat yang diberikan kepada negara Indonesia.

Sudah jelas disebutkan dalam UUD 1945 bahwa negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.Dengan demikina tidak ada alasan lagi untuk tidak menjadikan negara sebagai polisi guna menjamin hak-hak dasar rakyatnya .

Karena itu, rakyat tidak boleh memiliki,membawa dan memgang segala jenis senjata apapun kecuali negara.Itu artinya rakyat memberikan kepercayaan kepada negara untuk mengatur dan menjaga urusan-urusan yang berkaitan dengan hak-hak dasar rakyatnya salah satunya hak untuk hidup.

Karena melihat kejadian atau kasus terusirnya warga Syiah di Sampang,Madura. Persiden SBY seakan-akan menyalahkan rakyat yang tidak mengetahui mana yang pantas dinilai baik dan tidak baik,yang boleh dan tidak boleh.

Meskipun presiden SBY bersedia mendengar penjelasan dari perwakilan Syiah,Madura tetapi Presiden SBY terkesan hanya bisa menghimbau dan berharap agar konflik cepat berakhir.

Padahal disinilah negara diharapkan. Negara harus hadir dan bersikap tegas bahkan memaksa terhadap setiap orang/kelompok yang melawan hukum,mengancam keyakinan warga Syiah bukan menyalahkan rakyat dengan pernyataan yang memperihatinkan di atas.

Sekali lagi Presiden SBY harus memastikan dan menjamin keselamatan,keamanan dan hak-hak dasar warga di berbagai wilayah yang berbeda suku,ras maupun agama untuk hidup nyaman di kampung halaman masing-masing.
Cukup memperihatinkan karena negara ada tetapi belum dirasakan keberadaanya malah peresiden SBY menunjukkan ketidakberdayaan negara didepan rakyat dengan mengatakan negara sebagai polisi harus dihindari.

Negara Indonesia harus melindungi seluruh rakyatnya.Itu artinya negara ini harus menjadi polisi.sebab indonesia di huni berbagai macam agama,golongan,suku,ras dll,semuanya inilah sampai sekarang yang memberi warna bagi indonesia hingga bertahan sampe sekarang.Jika ini tidak di perhatikan oleh pemerintah (negara ) maka akibatnya perkelahian/konflik horizontal akan sangat rentan terjadi dengan berbagai alasan:mungkin issue-nya Agama,Suku dan lain-lain.Semacam inilah yang harus di jaga oleh negara.

Kepada siapa lagi rakyat meminta bantuan untuk memenuhi hak dasar-nya,karena semua yang dimiliki oleh rakyat sudah diserahkan kepada negara.katakan saja sumber daya alam yang ada, baik di laut maupun di darat dan di langit sekalipun,senapan api diserahkan ke negara,dan banyak lagi pokoknya..Lantas apakah pak BEYE pantas ngomong seperti yang di ucapkan diatas?.

Rakyat akan tetap menuntut negara,jika hak dasar-nya (keamanan/kenyamanan) tidak dipenuhi.Disinilah negara itu harus tetap eksis menjadi polisi bagi seluruh rakyat kapanpun dan dimanapun rakyatnya berada.seorang TKI/TKW yang mencari nafkah di negeri orang harus mendapat perhatian yang lebih dan negara harus bertanggung jawab dan menjamin seluruh hak-hak mereka.

Sorry sodara-sodara lamun tulisan ku masih lingkup nasional karena mungkin sodara-sodara ingin melihat dn membaca lebih banyak tulisan lokal no/wanasaba banget kaa geto pendek na no.

https://www.facebook.com/razakisme.egaliter.7

comments